Perbaikan Jalan Pantura Dimulai Awal Maret

JUM'AT, 07 FEBRUARI 2014 | 18:18 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan pihaknya masih menangani jalan nasional yang rusak secara darurat, yakni mengisi lubang dengan material-material. Perbaikan permanen, kata dia, tidak bisa dilakukan karena hujan belum berhenti. "Tendernya sudah mulai, kira-kira baru bisa dilaksanakan awal Maret," katanya saat ditemui di gedung Cipta Karya, Jumat, 7 Februari 2014.

Djoko mengatakan setelah kondisi jalan kering pada Maret, perbaikan kerusakan jalan nasional dapat dimulai. Perhitungan kerugian yang ditanggung Kementerian Pekerjaan Umum akibat hujan baru bisa diketahui setelah kondisi jalan mengering.

Djoko menuturkan sekitar 247 kilometer jalan di Pantura rusak dari panjang keseluruhan, yakni 1.300 kilometer. "Ini data awal saja," katanya. Kerusakan ini, kata dia, akan diperbaiki dengan cara dibeton secara bertahap. "Untuk jalan sesibuk Pantura, tidak mungkin dibeton sekarang."

Dia mengakui kerusakan jalan nasional yang paling berat ada di Pulau Jawa. Penyebabnya adalah jalan tersebut terendam air hujan dan diperparah dengan tetap melintasnya kendaraan berat. (Baca:Tak Ada yang Mulus di Jalur Pantura)

Djoko mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan TNI untuk memperbaiki jalan nasional yang rusak. "Tadi kami rapat dengan Presiden khusus membahas ini. Pak Presiden paham betul kalau perbaikan permanen belum bisa dimulai," katanya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat kabinet terbatas untuk membahas kegiatan tanggap darurat akibat dampak bencana alam, khususnya banjir. "Lebih khusus lagi, tanggap darurat untuk perbaikan jalan-jalan yang mengalami kerusakan yang parah," kata SBY.

Dia mengatakan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan berat mesti diutamakan karena bisa mengganggu keamanan dan keselamatan para pengguna jalan. "Setelah curah hujan berkurang, banjirnya berakhir di daerah-daerah itu, barulah perbaikan jalan secara menyeluruh dilanjutkan," ujar SBY. (Baca: SBY Minta Perbaikan Jalan Rusak Dikebut)

Sumber : Tempo.co

SBY Minta Perbaikan Jalan Rusak Dikebut

JUM'AT, 07 FEBRUARI 2014 | 10:55 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat kabinet terbatas di kantor kepresidenan, kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2014. Agenda rapat  antara lain pengambilan langkah tanggap darurat akibat dampak bencana alam, khususnya banjir. "Lebih khusus lagi, tanggap darurat untuk perbaikan jalan-jalan yang mengalami kerusakan yang parah," kata Presiden saat membuka rapat, Jumat pagi.

Presiden mengatakan perbaikan jalan yang rusak berat mesti diutamakan karena mengancam keamanan dan keselamatan para pengguna jalan. "Setelah curah hujan berkurang, banjirnya berakhir di daerah-daerah itu, barulah perbaikan jalan secara menyeluruh dilanjutkan," ujarnya. (Baca: SBY Datang, Jalan Rusak Mulus dalam Sehari)

Di dalam rapat ini SBY juga ingin mendengarkan laporan dan presentasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar ihwal pelaksanaan penerimaan calon pegawai negeri sipil. "Saya mendapatkan banyak sekali masukan dari masyarakat luas tentang penerimaan CPNS ini," kata SBY. "Ya, seperti biasanya, ada yang puas, ada yang tidak puas. Selalu begitu."

Namun, dia menambahkan, kewajiban pemerintah adalah menyeleksi para pelamar sebelum mengangkatnya sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan sistem, aturan, serta kebutuhan negara dan pemerintah. "Sepanjang itu yang dilakukan sesuai dengan aturan, kebijakannya juga tepat, tentulah semuanya kami pertanggungjawabkan," ujar SBY.

Rapat kabinet ini dimulai sekitar pukul 9.30 pagi dan dihadiri sejumlah pejabat negara. Wakil Presiden Boediono; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa; dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono terlihat menghadiri rapat.

Ada juga Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisyahbana, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan, dan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi.

PRIHANDOKO

Sumber : Tempo.co